Dana Pensiun

MAKALAH

MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

TENTANG :

PERUSAHAAN DANA PENSIUN

OLEH:

KEFVIN MELWANI 1830401068

DOSEN PENGAMPU : DR.H.SYUKRI ISKA,M.AG.

 IFELDA NENGSI, S.E.I.,M.A

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

2019

BAB I

PENDAHULUAN

   A.    Latar Belakang

            Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan  menjalankan manfaat pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola Dana Pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah purnakarya. Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia.

            Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya

untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun (pension plan), yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

   B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaiman manajemen Operasional Perusahaan Dana Pensiun: Produk, sumber dan alokasi dana?

2.      Bagaimana mekanisme operasional dana pensiun dari tinjauan syariahnya?

   C.     Tujuan

1.      Mengetahui manajemen Operasional Perusahaan Daba Pensiun: Produk, sumber dan alokasi dana.

2.      Mengetahui mekanisme opersional dana pensiun dari tinjauan syariahnya.

BAB II

PEMBAHASAN

   A.    Manajemen Operasional Perusahaan Dana Pensiun: Produk, Sumber dan Alokasi Dana

            Secara umum, dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai dana pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang di sebut trust sedangkan pengelolaannya di sebut dengan trustee atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.

Menurut UU No.11 Tahun 1992 dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Defenisi dana pensiun menurut UU ini adalah suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Sedangankan Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

Pensiun adalah hak seseorang untuk memeproleh penghasilansetelah bekerja setelah sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah di tetapkan yang menyebabkan pekerjaan tehenti dari pekerjaannya.

Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk membayar karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Tidak untuk karyawan saja, orang pribadipun dapat memanfaatkan produk dana pensiun untuk menjamin kelangsungan hidupnya dihari nanti.(Syukri iska dan Ifelda nengsih,2016, p 63)

Adapun asas-asas dana pensiun:

1.      Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dan kekayaan badan hukum pendirinya,yang didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan unang-undang.

2.      Asas penyelenggara dalam sistem pendanaan, berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta.

3.      Asas pembinaan dan pengawasan, agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan

4.      Asas penundaan manfaaat, penyelanggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

5.      Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun, pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakasa pemberi kerja menjanjikan manfaat pensiun. (Kasmir,2001,p 299)

   B.     Mekanisme Operasional dana pensiun dari tinjauan syariahnya

            Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapakan hari esok agar ebih baik. (Adri Soemitra,2009, hlm 296-299)

            Tetapi harus diakui bahwa pengembangan dana pensiun Islam relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan Islam yang lain. Hal ini terjadi antaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

   1.      Strategi pengembangan industri, ketika perbankan, asuransi dan pasar modal Islam sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun Islam belum disentuh sedikitpun dalam kebijakan dan Strategi pengembangan Industri Dana Pensiun 2007-2011.

   2.      Regulasi Jika perbankan, asuransi, obligasi reksa dana Islam sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan Fatwa DSN, MUI, maka dana pensiun Islam belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun Islam hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan Fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.

   3.        Ketentun investasi langsung dalam UU No. 11/ 1992 tentang dana pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan Islam mengeluarkan tentang produk investasi terikat (mudarabah mukayyadah/restricted investemnet) yang bepotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Islam. Produk mudarabah mukayyadah merupakan produk bank Islam berupa investasi di bidang properti atau infrasruktur dengan nilai proyek sangat besar. Selama ini bank Islam kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini menjadi  peluang investasi yang menarik bagi DPLK Islam. Jika dana pensiun Islam masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari return investasi jenis ini. (Nurul Huda dan Mohamad Heykal,2010,hlm342)

            Sayangnya, ketentuan UU No. 11/ 1992 tentang dana pensiun menganggap produk tersebut sebagai investasi langsung. Sehingga dan pensiun Islam diharuskan membuat anak perusahaan ketika hedak masuk ke investasi seperti ini. Bagi dan pensiun Islam, hal tersebut tentunya menjadi terlalu menyulitkan dan akan menghabiskan biaya yang besar. Padahal dengan karakter khasnya, seharusnya dana pensiun Islam bisa bekerja sama dengan bank Islam untik menggarap investasi tersebut. Dalam kerja sama tersebut dana pensiun Islam dapat terlibat lebih jauh untuk menganalisis studi kekayaan proyeknya.

            Selama ini para pengelola DPLK Islam sudah meminta pemerintah memasukkan regulasi tentang instrumen investasi dana pensiun Islam ke dalam revisi UU Dana Pensiun. DLPK Islam memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibatkan  dana kelolaan dana pensiun Islam justru kebanyakan ditanam dalam bentuk deposito Islam saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun Islam memiliki harapan masa depan yang cerah. (Nurul Huda dan Mohamad Heykal,2010,hlm343)

            Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) syariah umumnya adalah:

1.      Peserta merupakan perorangan atau badan usaha

2.      Usia minimal 18 tahun ke atas atau sudah menikah

3.      Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK  Syariah

4.      Iuran bulanan dengan minimun jumlah upah tertentu, misalnya Rp. 100.0000

5.      Menyerahkan copian kartu identitas diri dan kartu keluarga

6.      Membayar biaya pendaftaran

7.      Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa

8.      Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:

1.      Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan

2.      Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa

3.      Manfaat pensiun sebesar total iuran hasil investasinya

Sedangkan  karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1.      Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan

2.      Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa

3.      Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:

a.       Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun

b.      Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun

Hak peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

1.      Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45s/d 65 tahun

2.      Batas menentukan pilihan atau perubahan jadwal investasi

3.      Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4.      Mendapatkan  informasi saldo dana pensiun/ statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan melalui telepon setiap saat diinginkan

5.      Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya

6.      Memilih perusahaan asuransi  jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan

7.      Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lainnya.

8.      Memperoleh manfaaat pensiun.(Syukri iska dan Ifelda nengsih,2016, p 73-74)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

            Secara umum, dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai dana pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang di sebut trust sedangkan pengelolaannya di sebut dengan trustee atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.

            Mekanisme operasional pensiun syariah, dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

           

Daftar Pustaka

Iska Syukri dan Nengsih Ifelda. (2016). Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank:teori praktek dan regulasi. Padang Jasa Surya.

Kasmir.2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Depok: PT.Raja Grafindo Persada

Soemitra, Andri. 2009. Bank Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta:Prenada Media Group

Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis. Jakarta: Prenada Media Group.

Asuransi

MAKALAH

MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Oleh:

KEFVIN MELWANI

NIM 1830401068

Blog: KefvinmelwaniFebiiainbsk.blogspot.com

Dosen Pembimbing:

Dr.Syukri Iska, M.Ag

Ifelda Nengsih, SEI., MA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BATUSANGKAR

2019

BAB I

PENDAHULUAN

   A.    Latar Belakang

Hal yang akan terjadi di masa yang akan datang atau resiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang tidak dapat diramal oleh siapapun. Resiko dimas yang akan datang tersebut dapat terjadi di dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaan. Dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, keusakan atau kehilangan atau lainnya. Oleh karena itu, setiap resiko yang akan dihadapi dapat ditanggunglangi seingga tdak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Lembaga yang dimaksudkan adalah lembaga yang kita kenal dengan nama Asuransi. Kegiatan lembaga keuangan ini memberikan tanggungan baik kerugian ataupun kematian yang dialami seseorang. Jumlah tanggungan yang dapat mereka berikan bahkan dapat melebihi dari jumlah kebutuhan.

   B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dan prosedur pendirian perusahaan asuransi syariah dan konvesional?

2.      Apa saja jenis-jenis usaha perusahaan asuransi syariah dan konvesional?

3.      Bagaimana manajemen operasional perusahaan asuransi: tata cara / prosedur berasuransi, istilah-istilah dalam asuransi?

   C.     Tujuan Masalah

1.  Mengetahui pengertian dan prosedur pendirian perusahaan asuransi syariah dan konvesional

2.      Mengetahui jenis-jenis usaha perusahaan asuransi syariah dan konvesional

3. Mengetahui manajemen operasional perusahaan asuransi: tata cara / prosedur berasuransi,istilah-istilah dalam asuransi

BAB II

PEMBAHASAN

   A.    Pengertian dan Prosedur Pendirian Perusahaan Asuransi Syariah Dan Konvesional

(1)   Asuransi Konvesional

Istilah asuransi berasal dari kata assurantie (bahasa Belanda) atau kata assurance (bahasa Inggris). Definisi asuransi menurut kitab undang-undanng hukum dagang pasal 246:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada bertanggung, dengan menerima suatu premi untuk meberika penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu.¹

(2)   Asuransi Syariah

Definisi asuransi syari’ah menurut dewan syariah nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko  / bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syari’ah disebut juga dengan asuransi ta’awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi ta’wun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesame manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringakan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang artinya: “Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

Asuransi syari’ah adalah sebuah system dimana para partisipan / anggota / peserta medonasikan / menghasilkan sebagaian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagaian partisipan / anggota / peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana / kontribusi yang diterima / dilimpahkan kepada perusahaan.²

   B.     Jenis-Jenis Usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvesional

(a)   Asuransi Syariah

1.      Produk-produk Tabung

-          Takaful Dana Investasi

-          Takaful Dana Haji

-          Takaful Gaji

2.      Produk-produk Non Tabungan

-          Takaful Al-Khairat Individu

-          Takaful Kecelakaan Dan Individu

-          Takaful Kesehatan Individu

3.      Produk Takaful Group

-          Takaful Al-Khairat Dan Tabungan Haji

-          Takaful Kecelakaan Siswa

-          Takaful Wisata Dan Perjalanan

-          Takaful Majelis Ta’lim

-          Takaful Pembiayaan

4.      Produk Takaful  Umum

-          Takaful Kebakaran

-          Takaful Kendaraan Bermotor

-          Takaful Rekayasa

-          Takaful Pengangkutan

-          Takaful Rangka Kapal

-          Asuransi Aneka Takaful³

(b)   Asuransi Konvesional

Jenis asuransi dapat dilihat dari aspek usahanya sesuai undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha asuransi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1)      Usaha Asuransi yang terdiri dari:

a.       Asuransi kerugian

Menurut undang-undangan nomor 2 tahun 1992, asuransi kerugian adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. Usaha asuransi terbagi menjadi tiga bagian:

1)      Asuransi Kebakaran

Barang-barang yang dipertanggung jawabkan dalam asuransi kebakaran anatara lain rumah tinggal, kantor, gedung, rumah sakit, hotel, pertokoan, pabrik, instalasi, gudang dan lain-lain. Polis asuransi kebakaran yang berlaku di Indonesia adalah Polis Standar Kebakaran Indonesia berlaku sejak tahun 1982.

2)      Asuransi Pengangkutan

Menjamin kerugian yang dialami tertanggung bila terjadi kehilangan ataupun kerusakan barang yang diangkut pada saat pelayaran.

3)      Asuransi Aneka

Contoh asuransi aneka antara lain: asuransi kecelakaan diri,asuransi pencurian dan asuransi kendaraan bermotor.

b.      Asuransi Jiwa

Manfaat yang dapat diperoleh dari asuransi jiwa antara lain: santunan bagi tertanggung yang meninggal, cadangan dana untuk pension dan menghindari pajak pendapatan.

c.       Resauransi

Yaitu pertanggungan ulang atas suatu asuransi atau dengan kata lain asuransi dari suatu asuransi. Manfaat yang dapat diterima ceding company (bertanggung) antara lain:

1)      Mengurangi resiko, karena sebagian atau seluruh risiko telah ditanggung oleh pihak penanggung / reinsurer

Menjaga stabilitas usaha. Bila terjadi klaim yang melebihi kapasitas keuangan bertanggung, maka akan dipikul secara bersama dengan reinsurer ⁴

2)      Usaha Reasuransi (Konvesional dan Syariah)

Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko nyang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Sedangkan usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

      Kegiatan utama perusahaan reasuransi adalah memberikan pertanggungan kembali kepada perusahaan asuransi yang ada. Dengan kata lain, reasuransi adalah mengasuransikan kembali perusahaan asuransi. Usaha perusahaan reasuransi ini dipandang perlu kerena perusahaan asuransi juga memerlukan lembaga pelindung atau penjamin terhadap kegiatan usaha asuransi yang dilakukan.

3)      Usaha Pialang Asuransi

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta. Pialang asuransi didirikan untuk membantu peserta asuransi dalam memilih dan mendapatkan pelayanan asuransi yang tepat dan sesuia dengan kebutuhan peserta.

1.      Usaha Pialang Reasuransi

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi atau keperantaraan dalam menepatkan reasuransi atau penepatan  reasuransi  syariah serta penanganan penyelesain klaimnya dengan bertindak untuk atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

2.      Usaha Penilaian Kerugian Asuransi

      Usaha Penilaian Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan jasa konsultasi atas objek asuransi. Usaha penilaian kerugian ini dapat digunakan oleh perusahaan asuransi ataupun perusahaan reasuransi. Hal ini dapat mempermudah kerja perusahaan asuransi dan reasuransi dalam menentukan besarnya klaim yang dapat dilakukan oleh peserta asuransi.⁵

  A.    Manajemen Operasional Perusahaan Asuransi : Tatacara/Prosedur Beransuransi, Istilah-Istilah Dalam Asuransi

1.      Tatacara/Prosedur Berasuransi

            Pengelolaan Asuransi Syariah merupakan pengelolaan yang terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat islam. Salah satu contoh mekanisme pengelolaan asuransi syariah dapat dilihat pada asuransi jiwa yang pengolahan dananya terdiri dari dua cara, yaitu premi dengan unsur tabungan dan premi dengan unsur tanpa tabungan.

            Premi dengan unsur tabungan ini dikelola dengan ketentuan bahwa setiap iuran premi dari seseorang pserta yang masuk kedalam perusahaan Takaful langsung dipecah menjadi dua bagian yaitu : 

a)      Rekening peserta yaitu rekening tabungan peserta

b)      Rekening peserta khusus yaitu uang yang diniatkan sebagai dana kebijakan (tabarru’) dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat Takaful) kepada ahli waris peserta.

Sedangkan Mekanisme pengelolaan dana takaful tanpa disertai dengan unsur tabungan ini adalah dengan dimasukkannya setiap premi takaful yang diterima kedalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebaikan atau tabarru’ guna pembayaran klaim pada peserta bila terjadi musibah.

Disamping itu, seluruh premi Takaful di satukan kedalam kumpulan peserta yang selanjutnya diinvestasikan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian al-mudharabah yang telah disepakati bersama seperti 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Perhitungan dibawah ini berdasarkan asumsi tingkat investasi 12% pertahun. Hasil investasi akan diperbolehkan tergantung tingkat investasi sebenarnya.

1)      Bila peserta hidup sampai akhir perjanjian, maka akan menerima dana sebesar Rp. 41.804.797, yang berasal dari rekening tabungan sebesar Rp. 18.850.000, dan bagi hasil (Mudharabah) sebesar Rp. 22.954.797, ditambah surplus dana dari rekening khusus jika ada.

2)      Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian (misalnya pada tahun ke-5), maka ahli warisnya akan memperoleh manfaat takaful sebesar RP.20.501.678, yang berasal dari rekening tabungan sebesar RP. 4.487.500, ditambah bagi hasil (mudharabah) sebesar Rp. 1.014.178, dari dana kematian sebesar premi yang belum disetor Rp. 15.000.000, (Rp 1.000.000 x 15 tahun).

3)      Bila peserta tidak mampu meneruskan pembayaran premi karena suatu hal (misalnya tahun ke-10), maka akan mendapatkan rekening tabungan sebesar Rp. 9.276.000, dan bagi hasil (mudharabah) sebesar Rp. 4.440.164.⁶

2.      Istilah-Istilah Dalam Beransuransi

1)      Actuarial (aktuaria)

     Fungsi suatu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip matematika pada asuransi, termasuk mengkalkulasi/memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi keuangan.

2)      Annuity (anuitas)

     Anuitas memberikan suatu penghasilan tahunan tetap seumur hidup. Biasanya, sejumlah tunai uang diinvestasikan agar dikemudian hari dapat menghasilkan dana untuk memperoleh penghasilan tetap seumur hidup tersebut.

3)      Assignment (pengalihan hak)

     Pengalihan sebagian atau keseluruhan hak untuk menerima penghasilan yang diperoleh dari sutau polis asuransi dari seseorang atau kesatuan kepada orang atau kesatuan yang lain.

4)      Automatic Premi Loan/Non-Forfeiture Loan (pinjaman premi otomatis/pinjaman tanpa tebusan)

     Apabila premi tidak dibayarkan pada jangka waktu masa tenggang dan polis memiliki nilai tunai yang mengcukupi, ada satukesatuan yang menetapkan agar jumlah premi yang bersangkutan di bayar dimuka secara otomatis.

5)      Cas Value/Surrender Value (nilai tunai/nilai tebusan)

     Jumlah uang yang akan diterima oleh pemegang polis apabila ia menuangkan polis asuransi jiwanya yang memiliki manfaat nilai tabung.

6)      Endowment Plan (program pemberian bantuan)

     Jenis program asuransi ini memadukan baik manfaat proteksi maupun tabungan. Program asuransi ini membayarkan manfaat sejumlah tunai uang kepada pihak tertanggung apabila polis jatuh tempo.

7)      Grace Period (masa tenggang)

     Jangka waktu setelah berakhirnya masa jatuh tanggal pembayaran premi dimana pembayaran premi masih bisa dilakukan tanpa dikenakan bunga. Selama jangka waktu ini, polis masih dianggap berlaku.

8)      Investment-linked Plan (program asuransi yang dikaitkan dengan investasi)

     Premi-premi yang dibayarkan digunakan baik untuk membeli manfaat proteksi asuransi jiwa maupun unit-unit dalam satu portofolio dana investasi.

9)      Manturity Date (tanggal jatuh tempo)

     Tanggal yang telah disetujui pada saat mana suatu perusahaan asuransi membayarkan sejumlah uang tunai.

10)  Non-participating policy (polis yang tidak mengikutsertakan)

     Suatu polis asuransi dimana pemegang polis tidak diikutsertakan dalam keuntungan perusahaan.

11)  Paid-up Value (nilai pembayaran dimuka)

     Ketentuan ini memberikan hak kepada pemegang polis untuk menghentikan pembayaran premi-premi di kemudia hari setelah polis memperoleh nilai tunai.

12)  Participating Policy (polis yang mengikutsertakan)

     Suatu polis asuransi diamana pemegang polis diikutsertakan dalam keuntungan perusahaan.

13)  Policy Lapse (polis lewat waktu)

     Penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat dari tidak dibayarnya premi-premi.

14)  Policy Loan (pinjaman polis)

     Seorang pemegang polis yang membutuhkan uang tunai untuk jangka waktu sementara dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pinjaman polis terhadap nilai pertanggungan dari polis tersebut.

15)  Premium (Premi)

     Jumlah yang harus dibayarkan untuk memperoleh pertanggungan asuransi yang diinginkan.

16)  Regular Premium Policy (polis premi reguler)

            Suatu polis yang menghendaki pembayaran premi secara berkala, sebagai contoh, bulanan, setiap empat bulan, setiap enam bulan atau tahunan.

17)  Reinstantement (pemberlakuan kembali)

            Proses dimana seseorang asuradur memberlakukan kembali suatu polis yang telah lewat waktu yang diakibatkan karena tidak dibayarnya premi-premi pembaruan.

18)  Rider (manfaat tambahan)

            Rider merupakan manfaat tambahan yang dapat disertakan pada suatu program asuransi dasar, seperti program asuransi jiwa menyeluruh (whole life plan) atau program pemebrian bantuan (endowment).

19)  Single Premium Policy (polis dengan premi sekali bayar)

            Suatu polis yang hanya mengehendaki sekali pembayaran premi yang dilakukan dimuka.

20)  Sum Assured (jumlah yang tertanggung)

Jumlah uang jaminan yang dipertanggungkan kepada pemegang polis.

21)  Term Plan (Program berjangka terbatas)

            Jenis program asuransi semacam ini menawarkan proteksi/perlindungan asuransi jiwa untuk jangka waktu yang terbatas. Jumlah uang pertanggungan hanya dapat dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia, atau dimana dapat diterapkan, mengalami cacat yang bersifat menyeluruh dan permanen pada masa berlakunya program tersebut.

22)  Underwriting (penjaminan)

23)  Whole Life Plan (program asuransi jiwa menyeluruh)

            Proses penaksiran/penilaian dan penggolangan derajad resiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak resiko tersebut.

            Jenis program asuransi jiwa ini menawarkan proteksi/perlindungan seumur hidup terhadap kematian atau apabila dapat diterapkan ,cacat yang bersifat menyeluruh dan permanen kepada tertanggung.⁷

BAB III

PENUTUP

   A.    Kesimpulan

            Asuransi secara umum berarti penanggungan resiko oleh lembaga asuransi (penanggung) atas  suatu resiko  yang mungkin akan dialami oleh pihak peserta asuransi (pemegang polis) dimana peserta membayarkan sejumlah uang dalam bentuk premi yang nantinya akan dikelola oleh pihak asuransi dan dibayarkan kembali kepada peserta jika resiko yang ditanggung peserta tersebut terjadi.

           Istilah-istilah penting dalam asuransi : Actuarial ( aktuaria ) ,Annuity (anuitas), Assignment (pengalihan hak), Automatic premium loan/ non- forfeiture loan (pinjaman premi otomatis/pinjaman tanpa penebusan), Cash value/ surrender value (nilai tunai/ nilai tebusan), Endowment plan ( program pemberian bantuan), Investment-linked plan (program asuransi yang dikaitkan dengan investasi), Maturity date (tanggal jatuh tempo), Non-participating policy (polis yang tidak mengikutsertakan), Paid-up value (nilai pembayaran di muka), Participing policy ( polis yang mengikutsertakan), Policy lapse (polis lewat waktu), Policy loan (pinjaman polis), dll.

^[1] Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Ekonisia,2002),hlm.144

^[2]Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, Lembaga Keuangan Syariah (Zikrul Hakim: Jakarta)hal 93

^[3] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia,2003),h.114-135

^[4] Martono, Bank dan Lembaga . . .,h.152-154

^[5] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada) 2001 hal 43-50

^[6] Syukri Iska dan Rizal, Lembaga Keuangan Syariah,(Batusangkar:STAIN Batusangkar Press), 2005 hal 51-54

^[7] Syukri Iska dan Ifelda Nengsi, Op.Cit., hal.56-60